Membangun Citra Auditor Presiden yang Profesional

Salah satu tujuan kegiatan kehumasan atau public relation di sebuah organisasi/instansi adalah untuk membangun citra organisasi/instansi. Public Relation dipahami menjadi sebuah senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik kepada organisasi/instansi. Tetapi dalam perkembangan kehumasan di Indonesia kerap terjadi kesalahan persepsi para pembuat kebijakan dalam menanggapi kegiatan kehumasan. Banyak yang berpikir bahwa menjalankan tugas kehumasan identik dengan memajang wanita cantik yang pandai berbicara mewakili kepentingan organisasi/instansi. Padahal, fungsi humas jauh lebih berarti dari sekedar jual tampang dan pandai berbicara. Tugas-tugas kehumasan lebih tertuju kepada pencitraan organisasi. Kinerja organisasi akan dikenal publik dengan baik jika humas berperan secara optimal. Guna mencapai tujuan itu diperlukan kesamaan langkah dan oleh karena itu, kegiatan seperti forum kehumasan dan website menjadi ajang untuk meningkatkan kompetensi insan-insan kehumasan.
Forum Kehumasan dan Website BPKP Tahun 2008 kali ini berlangsung mulai tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan 15 Agustus 2008 di Hotel Safari Garden, Cisarua – Bogor, dengan mengusung tema “Bersama Kita Bangun Citra BPKP Sebagai Auditor Presiden Yang Profesional”. Forum diikuti oleh 134 peserta, termasuk panitia 40 orang dan peserta tamu dari Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 2 orang.
Acara dibuka oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Polsoskam) Iman Bastari, Ak., MAcc. mewakili Sekretaris Utama (Sesma) BPKP, didampingi oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL), Dra. Ratna Tianti Ernawati, mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP.
Iman dalam sambutannya menguraikan tentang common wise (kebijakan) dari Kepala BPKP bahwa BPKP harus proaktif dan terpercaya. Implementasinya adalah BPKP harus responsif terhadap current issue yang ada, baik di pusat maupun daerah dan tidak hanya terpaku pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). “Tentunya itu semua harus diback-up dengan informasi kehumasan dan website BPKP yang baik”, kata Iman . Kebijakan lainnya yaitu bahwa BPKP harus menjadi Exelence of Information, dimana BPKP harus menjadi pusat informasi pengawasan nasional dengan membangun President Accountability Systems (PAS’s). Selain itu, Iman juga mengharapkan Kehumasan dan Website BPKP dapat berfungsi sebagai Knowledge Database bagi seluruh pegawai BPKP dengan mendesign bentuk dan konten informasi didalam website, serta mengoptimalkan intranet yang telah ada. Diiringi dengan tiga kali ketukan palu, Iman mengakhiri sambutannya dan sekaligus membuka Forum Kehumasan dan Website 2008.

Fungsi media relation adalah bagian dari public relation tentu sudah sangat dimengerti, media relations memiliki fungsi atau peran pertama berkenaan dengan komunikasi, kedua berkenaan dengan pemberian informasi atau memberi tanggapan pada pemberitaan media atas nama organisasi/instansi. Kenapa demikian? Hal ini lebih dikarenakan dewasa ini media massa sudah menjadi bagian dari banyak orang. Nyaris tak ada kegiatan yang tak melibatkan media massa dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, organisasi/instansi mau tidak mau membutuhkan sebuah hubungan baik dengan media yang oleh praktisi public relation menjadi salah satu roh penting dalam aktivitas public relation.

Guna memenuhi hal diatas, forum diisi materi-materi yang dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelola Humas BPKP di bidang media relation. Diantaranya adalah materi “Membangun Citra Instansi Melalui Kehumasan” oleh Ahmad Alhafiz, M.Si, yang berprofesi sebagai Produser Eksekutif Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) sekaligus dosen pada London School. Alhafiz menjelaskan media relations, yaitu bagaimana mengelola hubungan dengan pers, bagaimana memahami media, apa yang media perlukan dan inginkan, bagaimana menulis press realese yang sukses, serta memahami rambu-rambu dalam menghadapi pers/wartawan. Kemudian Ario Subarkah membimbing peserta tentang bagaimana melakukan praktek press conference dengan baik.
Kecanggihan teknologi informasi (TI) saat ini dengan perkembangannya yang sangat cepat dan pesat memang sangat membantu percepatan penyampaian informasi. Lewat media-media TI yang ada sekarang, jarak tidak lagi menghalangi seseorang/institusi menyampaikan atau menerima informasi penting. Oleh karena itu, Bob Julius Onggo dari BJO Consulting dengan “Membangun website yang efektif dalam membangun Citra Instansi”-nya menuturkan tentang bagaimana memaksimalkan kehumasan lewat media online yang dijalankan melalui push strategy dan pull strategy. Push strategy dapat dilaksanakan lewat Email, Newsletter, Ebook, Mailing List, dan Press Realease. Sedangkan pull strategy dapat dilakukan dengan Corporate website/blog, online seminar, paid/natural listing.
Untuk urusan fotografi, ternyata fotografi tidak semudah menekan tombol saja, banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang fotografer untuk menghasilkan sebuah ‘jepretan’ yang baik. Banyak orang yang menganggap remeh/enteng kegiatan memotret (fotografi), pada prakteknya dilapangan ini tidak mudah terlebih lagi ketika memotret menggunakan kamera DSLR. Seorang pakar di bidang fotografi Audy Mirza Alwi, yang juga menjabat Kepala Redaksi Khusus Foto dari LKBN Antara memaparkan tentang dasar-dasar fotojurnalistik. Pengetahuan tentang lensa kamera, kartu memory, diafragma, speed, fokus,dan komposisi ditularkannya kepada para peserta forum dalam waktu yang relatif singkat tapi padat. Peserta pun langsung mempraktekkan teori yang sudah diperoleh dari penyaji.
Tidak lupa Forum juga mengadakan acara “Malam Anugerah bpkp.go.id Award 2008” yang merupakan penghargaan rutin tahunan kepada insan pengelola website pada unit-unit kerja intern BPKP terbagi dalam beberapa beberapa kategori. Penganugerahan ini penting untuk memacu kreativitas dan produktivitas pengelola website sub domain www. bpkp.go.id di unit-unit kerja yang ada di BPKP. Acara dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Ardan Adiperdana mewakili pimpinan BPKP. Ardan hadir karena pada saat beliau menjabat Kepala Pusat Informasi Pengawasan (Kapusinfowas) pertama kali website BPKP berhasil diluncurkan.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, juga dilakukan pembahasan Revisi Sistem Pengelolaan Kehumasan oleh peserta forum mengingat kehumasan ada di misi ke-2 BPKP yaitu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah melalui pengkomunikasian hasil pengawasan, maka dirasa bahwa sistem kehumasan yang ada saat ini kurang cukup relevan lagi. Momentum ini digunakan agar seluruh peserta sebagai pengelola kehumasan dilibatkan dalam revisi ini.
Untuk menambah wawasan peserta dalam hal reformasi birokrasi / reorganisasi, dimana masalah reformasi birokrasi merupakan hal yang memang kerap menjadi perbincangan di kalangan intern BPKP saat ini, forum menampilkan narasumber Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Priyatno, S.H. yang memang berkompeten dibidang yang satu ini. Priyatno menjelaskan bahwa Reformasi Birokrasi terdiri dari reformasi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan pada Departemen Keuangan, disamping ketiga hal tersebut masih ditambah lagi dengan renumerasi. Menurut Priyatno, reformasi birokrasi mengarah kepada perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku. Inti dari reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan kepada publik, seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada publik diharapkan renumerasi juga meningkat. “Cara yang digunakan oleh tim reformasi birokrasi yang bernaung dibawah Sesma adalah dengan melakukan analisis jabatan, untuk kemudian dievaluasi menuju kepada sistem renumerasi dan birokrasi kedepan,” kata Priyatno. Kemudian pada petang harinya forum ditutup dengan pidato dan ketukan palu oleh Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP, Tahria Syafrudin.

(Jumpono)